Kabinet Sukiman-Suwirjo

Pada 21 Maret 1951, Kabinet Natsir dibubarkan karena kehilangan dukungan politik.^[2] Lima hari kemudian, Presiden Soekarno meminta pimpinan Partai Nasional Indonesia dan ketua parlemen Sartono untuk membentuk sebuah kabinet koalisi, namun ia gagal mewujudkannya pada 18 April. Pada hari yang sama, Soekarno meminta ketua dewan pimpinan partai Masyumi, Soekiman Wirjosandjojo dan ketua umum PNI Sidik Djojosukarto untuk membentuk kabinet dalam rentang waktu lima hari dengan tambahan tiga hari. Keduanya sepakat bahwa kedua partai akan mendapatkan jumlah posisi yang sama. Namun, terdapat perselisihan terhadap siapa yang akan mendapatkan posisi perdana menteri. Pada akhirnya PNI menuruti permintaaan Soekiman agar posisi perdana menteri diisi dari anggota partai Masyumi asal yang menjabat bukanlah Natsir, yang memimpin kabinet sebelumnya. Soekarno kemudian menyarankan Soekiman mengisi jabatan perdana menteri yang pada akhirnya diterima. Hal tersebut menyebabkan perpecahan antara kubu Soekiman dan Natsir dalam internal partai, dan pimpinan badan partai kubu Natsir menolak komposisi kabinet yang disarankan oleh Sidik dan Soekiman. Hasilnya, tidak ada anggota kubu Natsir yang dimasukkan ke dalam kabinet.^[3]

Anggota kabinet diumumkan pada 26 April. Seperti pendahulunya, Kabinet Soekiman berbasiskan anggota partai PNI-Masyumi. Namun, anggota Masyumi merupakan kubu Soekima, dan oposisi yang dipimpin Natsir mengkritisi komposisi kabinet baru. Hanya enam anggota daru kabinet sebelumnya yang kembali menjabat. Berikut merupakan anggota dari Kabinet Soekiman:^[4][5]

No.	Jabatan	Pejabat		Periode		Partai
				Mulai menjabat	Selesai menjabat
Perdana dan Wakil Perdana Menteri
1	Perdana Menteri		Sukiman Wirjosandjojo	27 April 1951	23 Februari 1952		Masyumi
2	Wakil Perdana Menteri		Suwirjo	27 April 1951	23 Februari 1952		PNI
Menteri
3	Menteri Luar Negeri		Achmad Subardjo	27 April 1951	23 Februari 1952		Masyumi
4	Menteri Dalam Negeri		Iskak Tjokroadisurjo	27 April 1951	23 Februari 1952		Nonpartai
5	Menteri Pertahanan		R. Mas Sewaka[6]	9 Mei 1951	23 Februari 1952		PPIR
6	Menteri Kehakiman		Mohammad Yamin[7]	27 April 1951	14 Juni 1951		Nonpartai
			Melkias Agustinus Pellaupessy (ad-interim)	14 Juni 1951	20 November 1951		Demokrat
			Mohammad Nasrun	20 November 1951	23 Februari 1952		Nonpartai
7	Menteri Penerangan		Arnold Mononutu	27 April 1951	23 Februari 1952		Nonpartai
8	Menteri Keuangan		Jusuf Wibisono	27 April 1951	23 Februari 1952		Masyumi
9	Menteri Pertanian		Suwarto	27 April 1951	23 Februari 1952		Katolik
10	Menteri Perdagangan dan Perindustrian		Soejono Hadinoto[8]	27 April 1951	16 Juli 1951		PNI
			Wilopo[9]	16 Juli 1951	23 Februari 1952		PNI
11	Menteri Perhubungan		Djuanda Kartawidjaja[10]	27 April 1951	23 Februari 1952		Nonpartai
12	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga		Ukar Bratakusumah [10]	27 April 1951	23 Februari 1952		PNI
13	Menteri Perburuhan		Iskandar Tedjasukmana	27 April 1951	23 Februari 1952		Buruh
14	Menteri Sosial		Sjamsuddin Sutan Makmur	27 April 1951	23 Februari 1952		Masyumi
15	Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan		Wongsonegoro	27 April 1951	23 Februari 1952		PPIR
16	Menteri Agama		Wahid Hasjim	27 April 1951	23 Februari 1952		Masyumi
17	Menteri Kesehatan		Johannes Leimena	27 April 1951	23 Februari 1952		Parkindo
18	Menteri Urusan Umum		Melkias Agustinus Pellaupessy	27 April 1951	23 Februari 1952		Demokrat
19	Menteri Urusan Pegawai		Pandji Suroso	27 April 1951	23 Februari 1952		PIR
20	Menteri Urusan Agraria		Gondokusomo[11]	20 November 1951	6 Maret 1952		PPIR

Adapun Program Kabinet Sukiman-Suwirjo adalah sebagai berikut :

• Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara.
• Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat serta memperbaharui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani.
• Mempercepat usaha penempatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan.
• Menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk dewan konstituante dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah.
• Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama (collective arbeidsovereenkomst), penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian perburuhan.
• Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menuju perdamaian dunia, menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara.
• Memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Pada tahun 1952, Menteri Luar Negeri Achmad Subarjo, diam-diam menandatangani perjanjian Mutual Security Act dengan Amerika Serikat yang merupakan sebuah perjanjian keamanan untuk membentuk dewan keamanan bersama antara Amerika Serikat dengan negara-negara yang berhubungan dekat dengan AS. Perjanjian tersebut menggantikan Rencana Marshall yang dibuat pada akhir Perang Dunia II. Perjanjian tersebut ditandatangani antara Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, H. Merle Cochran. Perjanjian tersebut dianggap merugikan politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh Indonesia. Ditanda tanganinya perjanjian tersebut juga dianggap sebagai masuknya Indonesia menjadi bagian dari Blok Barat yang pada saat itu sedang berkonflik dengan Blok Timur. Akibat adanya kritik dan tekanan terhadap ditanda tanganinya perjanjian tersebut, Kabinet Soekiman mengembalikan amanat pemerintahan kepada Presiden Soekarno di tahun yang sama.^[12]

• Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian), Jakarta: Djambatan, hlm. 116–124, ISBN 979-428-499-8. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)

• (Indonesia) Profil Kabinet Sukiman-Suwirjo pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
• Marsono. 1987. Almanak Negara Republik Indonesia 1987. Jakarta: B.P. Alda

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Natsir	Kabinet Sukiman-Suwirjo 1951–1952	Diteruskan oleh: Kabinet Wilopo