Majelis Nasional Gambia

Majelis Nasional bersifat unikameral dan terdiri dari 58 anggota yang menjabat selama lima tahun. 53 anggota dipilih langsung sedangkan lima sisanya diangkat oleh Presiden. Anggota dipilih dalam daerah pemilihan beranggota tunggal menggunakan mayoritas sederhana, atau sistem first-past-the-post.

Representasi legislatif berdasarkan hak pilih orang dewasa universal di Gambia dimulai pada Mei 1962, ketika pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dengan 32 kursi diadakan. Pemilihan ini dimenangkan oleh Partai Progresif Rakyat (PPP) yang dipimpin oleh Dawda Jawara. Setelah kemerdekaan pada tahun 1965, PPP terus mendominasi Dewan Perwakilan Rakyat dengan memenangkan serangkaian pemilihan yang bebas dan demokratis pada tahun 1966, 1972, 1977, 1982, 1987, dan 1992. Sementara partai-partai oposisi terus menguasai DPR, mereka tidak pernah berhasil merebut kekuasaan dari PPP. Pemerintah Jawara digulingkan dalam kudeta militer Juli 1994 yang dipimpin oleh Yahya Jammeh. Konstitusi dan semua lembaga terpilih, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat, dibubarkan. Setelah kudeta, kegiatan partai politik dilarang. Larangan dicabut pada Agustus 1996 setelah disetujuinya konstitusi baru, tetapi tiga partai era Jawara – PPP, Partai Rakyat Gambia (GPP), dan Partai Konvensi Nasional (NCP) tetap dilarang.

Pemilihan legislatif untuk Majelis Nasional yang berganti nama berlangsung pada 2 Januari 1997. Aliansi untuk Reorientasi dan Pembangunan Patriotik (APRC) Jammeh memenangkan 33 dari 45 kursi, oposisi Partai Persatuan Demokrat (UDP) memenangkan 7, dua dimenangkan oleh Partai Rekonsiliasi Nasional (NRP) dan Independen, dengan Organisasi Demokrasi Rakyat untuk Kemerdekaan dan Sosialisme (PDOIS) memenangkan kursi yang tersisa.

Komisi Pemilihan Independen (Gambia) (IEC) mencabut pelarangan PPP, GPP, dan NCP pada Agustus 2001, lima bulan sebelum jadwal pemilihan legislatif berikutnya.

Pada 7 April 2017, IEC mengumumkan bahwa UDP telah memenangkan mayoritas 31 kursi dari 53 kursi yang tersedia selama pemilihan legislatif 2017.

Pada 17 April 2022, legislatif keenam dilantik setelah pemilu 2022, aliansi elektoral NPP dengan APRC dan dengan NRP memberikan mayoritas kepada blok pro-pemerintah, dengan 29 kursi.^[1]

Kepemimpinan Majelis Nasional saat ini adalah sebagai berikut: Pemimpin APRC Fabakary Jatta sebagai Speaker majelis, Seedy Njieh sebagai wakil Speaker, Billay Tunkara sebagai pemimpin mayoritas dan pemimpin UDP Ousainou Darboe sebagai pemimpin minoritas.^[2] Ketua dan Wakil Ketua hanya dapat dipilih dari antara calon presiden untuk Majelis Nasional, bukan anggota terpilih.^[3] Speaker Majelis Nasional dianggap sebagai petugas ketua yang tidak memihak, meskipun mereka dapat memberikan suara yang menentukan.^[4]

^α Independen terdaftar sebagai bagian dari oposisi secara default.